Isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959

Isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yaitu:

a. pembubaran Konstituante;
b. berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950;
c. akan dibentuk MPRS dan DPAS.
Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.Kasad (kepala staf Angkatan Darat) memerintahkan kepada segenap personil TNI untuk melaksanakan dan mengamankan dekrit tersebut. Mahkamah Agung membenarkan dekrit tersebut. DPR dalam sidangnya tertanggal 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja dengan berpedoman pada UUD 1945.
Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat sambutan positif dari seluruh lapisan masyarakat yang sudah jenuh melihat ketidakpastian nasinal yang mengakibatkan tertundannya upaya pembangunan nasional. Dukungan spontan tersebut menunjukkan bahwa rakyat telah lama mendambakan stabilitas politik dan ekonomi. Semenjak pemerintah Republik Indonesia menetapkan dekrit presiden 5 Juli 1959, indonesia memasuki babak sejarah baru, akni berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi terpimpin.

2.4       Tindak Lanjut Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 terjadi beberapa perkembangan politik dan ketatanegaraan di Indonesia.
a.       Pembentukan kabinet kerja. Dengan programnya yang disebut Tri Program. Isinya :
1.      Melengkapi sandang pangan rakyat
2.      Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara
3.      Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme untuk mengembalikan Irian Barat
b.    penetapan DPR hasil pemilu 1955 menjadi DPR tanggal 23 Juli 1959
c.    Pembentukan MPRS dan DPAS. Tgas MPRS adalah menetapkan GBHN dan tugas DPAS adalah sebagai penasihat atau memberi pertimbangan pada presiden.
d.    MPRS dan DPAS juga dibentuk BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ) dan Mahkamah Agung (MA). BPK bertugas memeriksa penggunaan uang negara oleh pemerintah, MA berperan sebagai lembaga tinggi negara.
e.    pembentukan DPR-GR. Pada tahun1960, presiden soekarno membubarkan DPR hasil pemilu. Alasannya adalah penolakan DPR terhadap usulan anggaran belanja negara yang diajukan presiden. Selanjutnya pada tanggal 24 juni 1960, presiden soekarno membentuk DPR-DR (DPR Gotong Royong)
f.     pembentukan dewan perancang nasional (depernas) dan front nasional. Depernas bertugas merancang pembangunan semesta yang berpola delapan tahun. Front nasional bertugas mengerahkan massa. Badan ini berperan penting dalam penggayangan Malaysia dan pembebasan Irian Barat, terutama melalui front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB)
g.    pemetapan gbhn, manifesto politik merupakan sebutan pidato presiden soekarno dalam peringatan hari kemerdekaan republik indonesia tanggal 17 agustus 1959

2.5       Dampak Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden ternyata memiliki beberapa dampak, berikut.
a.     Terbentuknya lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan tuntutan UUD 1945, misalnya MPRS dan DPAS.
b. Bangsa Indonesia terhindar dari konflik yang berkepanjangan yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan.
c.    Kekuatan militer semakin aktif dan memegang peranan penting dalam percaturan politik di Indonesia.
d.    Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin.
e.    Memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada presiden, MPR, maupun lembaga tinggi negara lainnya.
BAB III
PENUTUP
3.1              Kesimpulan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekrit yang dikeluarkan Soekarno pukul 17.00 WIB dalam upacara resmi di Istana Merdeka, berisi antara lain:
1.      Pembubaran Konstituante
2.      Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
3.      pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dekrit ini dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konsti-tuante mulai bersidang pada 10 November r956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD 45 semakin kuat.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

TIU

Seorang pedagang es lilin, mendapat untung Rp 500 tiap bungkusnya. Setiap bungkus diisi oleh adonan es sebanyak 5 ml. Total keuntungan pedagang tersebut Rp 4.900.000 tiap 4 minggu. Modal adonan setiap liter adonan adalah Rp 500.000.  total penjualan es tersebut tiap 4 minggu? JAWAB: Untung tiap bungkus = 500 keuntungan seluruhnya = 4900000 jumlah bungkus es = keuntungan seluruhnya : keuntungan tiap bungkus jumlah bungkus es = 4900000 : 500 jumlah bungkus es = 9800 bungkus isi adonan es tiap bungkus = 5 ml volume adonan es = jumlah bungkus es x isi adonan tiap bungkus volume adonan es = 9800 x 5 volume adonan es = 49000 ml = 49 liter Modal adonan tiap liter = 500000 Jumlah modal seluruhnya = modal tiap liter x volume adonan es Jumlah modal seluruhnya = 500000 x 49 Jumlah modal seluruhnya = 24500000 Keuntungan = 4900000 Total penjualan = jumlah modal + keuntungan Total penjualan = 24500000 + 4900000 Total penjualan = 29400000 Jadi, t...
Read more

Pembagian / Penggolongan Hukum Menurut Sumber, Bentuk, Tempat Berlakunya, Waktu Berlakunya, Cara Mempertahankan, Sifatnya, Wujudnya, dan Isinya

Image
Menurut Drs. C.S.T. Kansil, S.H hukum digolongkan menurut sumber, bentuk, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankan, sifatnya, wujudnya, dan isinya. Pembagian hukum dalam beberapa golongan hukum yaitu: a. Menurut sumbernya Menurut sumbernya hukum dapat dibagi dalam: 1)   Undang-undang ( wettenrech ) : Undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2)     Kebiasaan ( gewoonte-en adatrech ) : Kebiasaan adalah hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat). 3)     Traktat ( tractaten recht ) : Traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara. Perjanjian tersebut biasanya meliputi bidang-bidang politik dan ekonomi. 4)     Yurisprudensi ( yurisprudentie recht ) : Yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena putusan hakim. Keputusan hakim kemudian dijadikan rujukan oleh hakim pada selanjutnya untuk memutuska...
Read more

Alasan Soekarno Membentuk Poros Jakarta-Peking (Beijing) pada tahun 1964

Banyaknya kontroversi tentang seputar peristiwa  G30S/PKI  masih menjadi sebuah perdebatan yang panjang terutama menguak siapa orang yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. salah satu pihak yang dituduh yaitu  Soekarn o presiden RI pertama, alasan mengapa  Soekarno  menjadi salah satu orang yang dianggap bertanggung jawab adalah karena program kerjasama yang dibentuk  Soekarno  pada masa itu yaitu Poros Jakarta - Peking. pada dasarnya  Soekarno  membentuk kerjasama tersebut dilandasi beberapa faktor, bukan merupakan hasutan dari petinggi PKI melainkan semuanya itu dilaksanakan atas dasar membawa negara Indonesia menjadi negara yang besar, mandiri dan dihormati oleh bangsa-bangsa lainnya. faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa poros Jakarta-Peking dilaksanakan antara lain: 1. Konfrontasi dengan Malaysia membuat Indonesia membutuhkan bantuan militer maupun logistik mengingat Malaysia didukung penuh oleh Inggris s...
Read more